Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak akan sanggup mendanani seluruh program-program untuk menangani perubahan iklim.

Dia mengatakan butuh kerja sama antara pemerintah, pengusaha, masyarakat dan bahkan dunia internasional untuk mewujudkan program pencegahan perubahan iklim ini.

“APBN tidak akan bisa kerja https://judol-terpercaya.store/ sendirian, tidak akan cukup APBN bekerja sendiri, dia harus digabung,” kata Suahasil dalam acara peluncuran Program Catalytic Funding for Indonesia Impact Fund Investee in Leveraging Impact dan Incentivizing Mitigation Plans and Outcomes, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Suahasil mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah perubahan iklim ini. Indonesia, kata dia, memiliki sejumlah target yang dibuat terkait program perubahan iklim global, seperti Nationally Determine Contribution (NDC) yang ditargetkan tercapai pada 2030; Sustainable Development Goals (SDG) yang juga ditargetkan tercapai pada 2030; dan Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Dengan berbagai program itu, kata Suahasil, pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan dukung anggaran melalui kementerian-kementerian untuk terlaksananya program-program penanganan perubahan iklim. Jumlah anggaran untuk perubahan iklim ini, kata dia, terus-menerus dipantau dan dievaluasi.

“Sekarang secara rutin anggaran itu kita keluarkan dalam suatu laporan yang disebut budget tagging on climate change,” ujar Suahasil.

Akan tetapi, menurut dia, dana yang telah digelontorkan dari anggaran pemerintah itu tentu saja tidak cukup untuk menangani perubahan iklim. Dia bilang perlu sumber pendanaan lain di luar anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Maka itu, kata dia, perlu kerja sama lintas sektor untuk membiayai program-program tersebut.

“Artinya kita kerja sama, kita combine uang APBN yang merupakan uang rakyat, kita kombinasikan dengan dunia usaha, kombinasikan dengan sektor keuangan, kita kombinasikan dengan dukungan internasional,” kata dia.

Dia mengatakan kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha, bahkan dunia internasional amat diperlukan. Sebab, masalah iklim adalah masalah seluruh umat manusia di berbagai belahan bumi.

“Perubahan iklim ini permasalahan kita bersama-sama, ini menjadi satu pola pikir besar mengapa kita kemudian selain melakukan penandaan atas anggaran untuk perubahan iklim, kita juga berupaya mengkoneksikan terus untuk melibatkan dunia usaha,” kata dia.